liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Ahli Buka-bukaan soal Beking Tambang Ilegal yang Dikeluhkan Gibran dan Ganjar

Jakarta

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) angkat bicara soal adanya backing tambang ilegal. Soal dukungan terhadap penambangan liar baru-baru ini menjadi sorotan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gibran sebelumnya sempat berbicara tentang keberadaan tulang belakang yang mengerikan. Hal ini menanggapi cuitan netizen yang mengeluhkan penambangan pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, Ganjar pun angkat bicara soal masalah itu dan menyebut ada dukungan “besar” di sana.

Ketua Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, keberadaan pendukung penambangan liar meluas. “Dukungan penambangan liar (PETI) memang marak di tambang-tambang tersebut,” ujarnya detikcomSelasa (29/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Menurutnya, Gibran sepertinya sudah melihat dan merasakan sendiri keberadaan bek yang sulit diberantas. Sebab, ada orang-orang kuat di belakangnya.

“Kalaupun hanya harus lapor ke Presiden yang kebetulan bapaknya sendiri. Karena didukung orang-orang berkuasa, sulit untuk melawan,” ujarnya.

Dia mengatakan negara akan kehilangan pendapatan dari hasil alam karena tambang ilegal tidak memiliki dasar hukum untuk membayar pajak dan royalti. Penambangan liar tidak memiliki NPWP dan dokumen perizinan lainnya.

“Yang dikhawatirkan adalah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali karena tidak ada dokumen lingkungan dan di bidang keselamatan kerja,” terangnya.

Lagi-lagi, kata dia, backup adalah pihak yang memiliki kekuasaan. Ia mengatakan, momentum bersih-bersih yang dilakukan Irjen Pol juga bisa dimanfaatkan untuk menertibkan penambangan liar.

“Dukungan itu tentu dari mereka yang punya kekuasaan dan kewenangan sehingga sulit disentuh hukum dan secara nyata bisa dilihat di lapangan. Buktinya Wali Kota Solo sudah melihat dengan jelas. Momentum untuk membersihkan sehingga Kapolri sekarang harus bisa digunakan untuk mengontrol kasus-kasus kecil “Kalau pemerintah dan aparat penegak hukum mau melakukan itu,” terangnya.

(acd/gbr)