Jakarta –
Dirjen PUPR Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, 17% dari anggaran PU pada 2023 yang mencapai Rp49,31 triliun digunakan untuk IKN. Dengan demikian, anggaran IKN yang masuk dalam penugasan khusus ini mencapai Rp 8,73 triliun.
“Kita sudah ajukan proposal IKN sampai tahun 2024 kurang lebih Rp 10,7 triliun. Ada dua di antaranya, di kawasan inti Rp 1,97 triliun. Di luar kawasan itu Rp 8,7 triliun. Yang dimaksud di luar kawasan inti sedang pembangunan, perbaikan, akses jalan menuju kawasan IKN,” jelas Hedy dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (8/2/2023).
Selain itu, kata Hedy, pembangunan jalan di IKN ditanggung sepenuhnya oleh dana negara alias APBN. Tidak ada investor yang berinvestasi dalam pembangunan jalan IKN.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Untuk jalan, kebijakan kami dibiayai oleh negara. Jalan, kami tidak mengundang investor. Jalan dari APBN,” ujarnya.
Hedy menjelaskan, investor yang masuk IKN menginvestasikan modalnya dalam bentuk pembangunan perumahan untuk rumah sakit, sedangkan akses jalan menuju modal tidak termasuk di dalamnya.
Dalam pembangunan jalan di IKN sendiri, kata dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan antara lain bagaimana membangunnya dengan kualitas yang baik, estetika, dan kelestarian lingkungan.
Situasi ini membuat proses pembangunan jalur IKN memakan waktu. Selain itu, di lokasi pembangunan jalur IKN Timur yang nantinya akan terhubung dengan terowongan bawah air (submerged tunnel) juga akan melewati penangkaran bekantan dan teluk yang relatif panjang.
“Jadi ini butuh waktu. Yang satu butuh waktu, yang kedua butuh biaya. Jadi ini yang kita tuju, tol sisi Timur tahun 2024,” ujar Hedy.
Sedangkan jalur yang diutamakan saat ini adalah tol sisi barat. Salah satunya karena sudah ada Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan tol Samarinda hingga IKN.
(hons/hons)