Jakarta –
Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md berjanji akan memberantas penipuan-penipuan di sektor keuangan. Salah satunya terkait maraknya korban bandar penggoreng saham, investasi bodong dan korban influencer yang tidak bertanggung jawab.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan pihaknya akan memperkuat literasi keuangan terutama bagi anak-anak muda untuk melindungi mereka sebagai investor. Saat ini literasi keuangan di Indonesia disebut masih rendah yakni di bawah dari idealnya 70%.
“Literasi keuangan terutama dari anak-anak muda itu yang harus diperkuat. Kalau teman-teman di pasar modal ditanya siapa suhu utama untuk melakukan investasi, pasti akan kenal yang namanya Warren Buffet,” kata Andi dalam Debat Tim Capres di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi ingin bahwa ketika melakukan suatu investasi, investor tersebut benar-benar yakin dengan fundamental dari korporasinya. Dengan begitu, investor tersebut tidak mudah keluar masuk dari satu entitas ke entitas lainnya.
“Nasihatnya selalu satu, pada saat saya melakukan investasi di satu entitas, maka investasi itu saya tujukan untuk selamanya karena dia benar-benar yakin dengan fundamental dari korporasinya, dia benar-benar yakin dengan prospek perkembangan bisnis dari korporasi itu,” tuturnya.
Untuk itu dinilai perlu peningkatan literasi keuangan. Dengan begitu investor juga mengetahui bahwa sebuah investasi ada rugi dan untung.
“Jangan tiba-tiba kita terbingung-bingung ketika ada anak-anak muda yang investasi, terus investasinya rugi dituntut. Orang yang menaruh uangnya tidak tahu bahwa investasi itu ya ada untung, ada rugi, ada hijau, ada merah,” tuturnya.
Selain itu, Tim Ganjar-Mahfud menyebut akan memperkuat aturan-aturan yang memungkinkan investor lebih memahami kondisi fundamental dari korporasi-korporasinya.
“Membuat ada transparansi portofolio dari korporasi-korporasi yang akan misalnya melakukan IPO atau akan melakukan transaksi dalam jumlah katakanlah Rp 100 miliar ke atas dan itu sudah diatur, sudah perlahan-lahan diperkuat melalui institusi yang ada di pasar keuangan kita termasuk OJK,” imbuhnya.
“Saya pikir kombinasi antara literasi, transparansi dan bagaimana pemerintah menjamin bahwa transaksi keuangannya berbasis kepada kondisi pasar yang sehat. Itu yang menjadi inti ke depan,” tambahnya.
(aid/hns)