Jakarta –
Isu anggaran kemiskinan telah digunakan dalam pertemuan-pertemuan dan studi banding. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga angkat bicara soal isu yang mengemuka di depan umum.
Menurut laporan, anggaran kemiskinan kementerian dan lembaga (K/L) yang mendekati Rp 500 triliun belum terserap dengan baik. Alih-alih dirasakan oleh masyarakat, sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan pertemuan dan studi banding. Hal tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Ma’ruf sendiri menilai pernyataan Azwar Anas merupakan seruan agar anggaran kemiskinan digunakan lebih efektif oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Ia juga menekankan agar kementerian dan lembaga tidak membelanjakan terlalu banyak anggaran kemiskinan untuk biaya perjalanan, pertemuan, atau studi banding.
“Jadi mungkin bukan maksudmu, imbauan Menpan jangan terlalu besar anggarannya yaitu perjalanan, studi banding, biaya-biaya ini dan terlalu banyak. Itu selalu kami ingatkan,” kata Ma. ‘ruf Amin dalam keterangan video di YouTube Wakil Sekretariat Presiden, Sabtu (4/2/2023).
Menurut penjelasannya, tidak semua anggaran kemiskinan untuk perjalanan dinas atau pertemuan. Dijelaskannya lagi, ada dua jenis anggaran kemiskinan. Pertama untuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan kedua untuk pemberdayaan agar masyarakat menengah ke bawah bisa naik kelas.
Di sisi lain, Ma’ruf Amin berpesan agar kementerian dan lembaga mengkoordinasikan program-program pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan pada tahun 2024, Indonesia memiliki target kemiskinan 0%.
“Kami juga minta koordinasi program, juga konvergensi anggaran, jangan berjalan sendiri. Target 2024 kita 0% kemiskinan,” ujar Maruf Amin.
Sebelumnya, kata Azwar Anas, anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang mendekati Rp 500 triliun tidak terserap dengan baik. Dari yang dirasakan masyarakat, anggaran hanya digunakan untuk kegiatan pertemuan dan studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga, tetapi tidak sesuai dengan target Presiden karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing. Program kemiskinan tapi banyak yang terserap. studi banding kemiskinan, banyak pertemuan tentang kemiskinan,” kata Anas di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Lanjutkan ke halaman berikutnya
Budget Besar, Performa Minimal
Masih terkait anggaran kemiskinan, Ma’ruf Amin menilai selama ini masalah utama kemiskinan bukanlah anggaran, melainkan kinerja program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif.
Ia mengatakan, anggaran kemiskinan selama ini sangat besar. Namun, kinerja program pengentasan kemiskinan perlu dibuat lebih efektif. Selain itu, Indonesia memiliki target kemiskinan 0% pada tahun 2024.
“Jadi, penggunaan anggaran itu harus efisien. Masalah pengentasan kemiskinan bukan anggarannya, anggarannya besar, tapi kinerja program ini agar lebih efektif,” ujar Ma’ruf Amin.
Terkait target kemiskinan 0% pada 2024, menurutnya memang sulit untuk diterapkan. Namun, hingga saat ini pemerintah masih berusaha keras untuk mencapai target tersebut.
Menurutnya, wabah juga merupakan batu besar yang menjadi penghambat pemberantasan kemiskinan. Seperti diketahui, di masa pandemi angka kemiskinan di Indonesia sedikit meningkat.
“Target sudah ditetapkan sebelum pandemi, kemudian terjadi wabah hingga ada defect disana. Tapi kami tetap ingin menggunakan berbagai cara, langkah efektif dan terobosan untuk mempercepat pergerakan,” ujar Maruf Amin.
Pemerintah, menurut dia, telah membuat sederet target prioritas program pengentasan kemiskinan. Fokusnya ada pada 12 daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Target prioritas kita jadikan, ada 12 daerah yang dibidik karena kita masih ingin 0% sampai 2024,” pungkas Maruf Amin.
Tonton Video “Ma’ruf: Teroris Non-Islam Jelas Melanggar Nilai-Nilai Islam”
[Gambas:Video 20detik]
(setengah/zlf)