Jakarta –
Komisi VI DPR memanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Gugatan ini dibuat dalam rangka mengadakan rapat terkait kinerja dan rencana kerja BUMN.
Rapat dibuka sekitar pukul 10.30 oleh Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima. Pertemuan itu terbuka untuk umum.
Aria Bima mengatakan akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat di BUMN.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Izinkan rapat kerja hari ini saya buka dan rapat tersebut saya nyatakan terbuka untuk umum,” kata Aria Bima, Senin (13/2/2023).
Aria menjelaskan, BUMN dibentuk sebagai perpanjangan tangan negara untuk mewujudkan pengelolaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ia melanjutkan, BUMN harus bisa menghasilkan keuntungan dan juga berkontribusi bagi negara untuk pertumbuhan ekonomi negara.
Namun dalam implementasinya, Aria Bima menyebut perlu ada perbaikan dalam pengelolaan BUMN. Pasalnya, banyak BUMN yang tidak menunjukkan kinerja maksimal, misalnya dalam rangka memberikan deviden kepada negara.
“Realisasi dividen per Juli 2022 lebih dari 90% dividen BUMN yang dibayarkan kepada negara hanya dari 5 BUMN, dan didominasi oleh BUMN di bidang perbankan. Hal ini menunjukkan masih banyak BUMN yang belum memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam hal pembayaran dividen kepada negara,” kata Aria Bima.
(p/da)