Jakarta –
Panitia Kerja Komisi VIII DPR (Panja) sedang mempelajarinya biaya haji ditanggung calon jemaah haji di bawah angka Rp 50 juta. Angka yang diusulkan adalah Rp 49 juta.
Hal itu disampaikan Ketua Panja dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Komisi Panja VIII bersama pihak terkait telah menggelar rapat intensif sejak 2 minggu terakhir. Pembahasan meliputi biaya penyelenggaraan haji (BPIH) ditanggung pemerintah, dan biaya perjalanan haji (bipih) ditanggung calon jemaah haji.
“Dari segi capaian dalam menurunkan BPIH sudah mencapai titik maksimal. Begitu juga dengan Bipih yang menjadi beban jamaah,” ujar Marwan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2023). .
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Dari usulan pemerintah untuk BPIH sebesar Rp 98,8 juta, kita sudah mencapai Rp 90,2 juta. Lalu Bipih mengusulkan Rp 69 juta, kita sudah mencapai Rp 49 juta,” ujarnya. lanjut.
Namun, Marwan menegaskan, biaya tersebut belum final. Dalam hal ini, ada beberapa item pembiayaan yang menurut Panja masih bisa menghemat harga.
“Secara khusus ada 3 hal yang perlu disesuaikan. Pertama akomodasi hotel, kedua penggunaan catering, dan ketiga komunitas, pelayanan yang diberikan oleh Sarikah yang merupakan kebijakan Saudi,” jelasnya.
Karena itu, dia kini memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bernegosiasi dengan penyedia jasa termasuk Arab Saudi.
“Mudah-mudahan kita bisa menemukan titik temu antara usulan pemerintah dengan anggota. Kita yakin karena hanya ada 3 hal, saya optimis besok kita bisa kompromi di level yang paling sederhana. ditawarkan, asalkan tidak ada pengurangan pelayanan,” kata Marwan.
Di sisi lain, kata Marwan, angka BPIH dan Bipih bisa berubah seiring dengan perubahan harga ketiga barang tersebut. Menurutnya, jika satu item saja berubah, maka dapat mempengaruhi perubahan harga yang signifikan.
“Belum ditentukan (BPIH dan Bipih). Itu baru titik maksimal yang kita capai. Kalau besok ada penurunan pasti komposisinya berubah lagi. Misalnya turun 50, turun 100 SAR. , nilai Saudi, sangat signifikan untuk menukar BPIH dan Bipih, misalnya catering. Makanya kita tidak bisa menentukan capaian yang maksimal,” ujarnya.
(hons/hons)