liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Dulu Banyak yang Marah, Kini Sepi Pak!

Jakarta

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menceritakan bagaimana Kementerian Perdagangan dihantam pemberitaan negatif awal tahun ini akibat masalah minyak goreng.

Padahal, persoalan ini, menurut Zulhas, mengakibatkan pejabat Kementerian Perdagangan ditahan Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, beberapa petugas juga sudah ditahan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

“Awal tahun kita banyak masalah, bahkan di Kementerian Perdagangan pada awal Maret-Mei, mungkin di media pemberitaan kita terus mendapat image negatif dari masyarakat, khususnya soal minyak goreng,” ujarnya. . pada acara Anugerah Tertib Administrasi Wilayah (WTA) di Kementerian Perdagangan, Rabu (7/7). 12/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Ada penurunan semangat karena kebanyakan pindah kantor dari sini, ada yang ke Bareskrim dan ada yang ke Kejaksaan Agung. Makanya Juni Juni saya diminta jadi Menteri Perdagangan,” lanjutnya.

Sementara itu, kata Zulhas, kinerja Kementerian Perdagangan perlahan membaik. Ia juga mengatakan, saat ini permasalahan atau keberatan masyarakat terhadap Kementerian Perdagangan semakin berkurang.

“Kemarin saya ditanya oleh Presiden, ‘Sekarang saya pendiam Pak. Dulu banyak yang marah Pak, banyak demo, banyak protes. Saya bilang bulan ini cukup sepi. ‘ “Nggak ada yang kurang marahnya. Tentu semua karena kinerja adik-adik,” ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini beberapa pejabat Kementerian Perdagangan ditahan Kejaksaan Agung dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim.

Dalam postingan detikcom, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau CPO. MSM. atau minyak goreng. Ia ditangkap bersama 3 orang lainnya dari pihak swasta.

Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung mengumumkan penetapan tersangka. Burhanuddin menyebut perbuatan tersangka merugikan perekonomian nasional. Ini disampaikan pada 19 April 2022.

Bulan berikutnya, Kejaksaan Agung menetapkan Analis Muda Ahli Perdagangan Direktorat Jenderal Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menangkap Banurea sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor besi atau baja, paduan. baja, dan produk turunannya.

Kasus ini diduga terjadi pada tahun 2016-2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan pada Jumat (20/5/2022).

Tim Jaksa Penuntut Umum Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus telah menetapkan TB sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag) periode 2017-2018 dan Kepala Seksi Aneka Barang Industri (Kasi). periode 2018-2020 pada Ditjen Impor Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Luar Negeri Indonesia sebagai tersangka Kasus Dugaan Korupsi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari tahun 2016 sampai dengan 2021,” ujar Ketut .

Sementara dari Bareskrim, dua pejabat Kementerian Perdagangan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi troli UMKM. Nama pejabat Kemendag tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendag Putu Indra Wijaya dan Bunaya Priambudi.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 dan/atau perbuatan menerima hadiah atau menjanjikan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 54 ayat 1 KUHP.

Simak Video “Mendag Inspeksi Pasar di Sumedang: Harga Terlalu Murah”
[Gambas:Video 20detik]

(di sana/zlf)