Jakarta –
Pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan Bupati Meranti Muhammad Adil pada Selasa (20/12) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk menyamakan data setelah kepala daerah mengatakan Kemenkeu mengandung setan atau setan karena penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tidak tepat.
Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Daerah Riau. Rapat digelar secara tertutup yang hasilnya akan diumumkan.
“Untuk Meranti kita kasih bocoran, Selasa (20/12) besok ada rapat,” kata Fatoni dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). .
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, Transfer Daerah (TKD) Kabupaten Meranti telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Insya Allah datanya bisa dipercaya, prosesnya luar biasa, administrasinya terjaga, banyak pihak yang terlibat di sana dan sudah kami komunikasikan juga ke teman-teman di Kabupaten. Meranti. Kita ketemu lagi nanti untuk membandingkan catatan,” kata Luky.
Koordinator Pengelolaan PNBP Penerimaan Negara dan Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto mempertanyakan kebenaran data yang disampaikan Bupati Meranti pada Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Kamis pekan lalu. (8/12).
“Kami belum bisa ke sana terkait data yang disampaikan Bupati Meranti. Kalau itu data kami insya Allah data itu akan direalisasikan setelah dilakukan rekonsiliasi dan audit. Ditjen Anggaran untuk menghitung PNBP dari masing-masing K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan komponen pemotongannya, kemudian setelah PNBP dari K3S ada, baru digunakan dalam bentuk DBH,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti mempertanyakan penciutan DBH Migas menggantikan dirinya. Meski produksi sumur minyak di daerah tersebut disebut-sebut terus meningkat.
Heru menjelaskan, DBH migas yang diberikan ke provinsi merupakan hasil pendataan. Sedangkan Bupati Meranti dituding menggunakan data produksi.
“Jadi tong yang masih kotor isinya bermacam-macam. Hidrokarbon misalnya hanya 40% dari 1 tong, jadi artinya hanya 40% yang digunakan sebagai uang yang menjadi pengangkat,” jelas Heru.
Simak video “Usai Sebut Kemenkeu Setan Bikin Bupati Meranti Ditegur Mendagri”
[Gambas:Video 20detik]
(bantuan/zlf)