Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Infokom) mengumumkan telah mengangkat seorang Pelaksana (Plt) untuk mengepalai Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (kesetiaan).
Plt akan menggantikan peran tersebut Direktur Kominfo Anang Achmad Latif yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan paket dukungan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022.
“Dari dalam sudah ada deputi, makanya aturannya begitu,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, Kamis (19/1/2023).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Saat ditanya lebih lanjut, Usman menolak membeberkannya kepada detikINET. Namun dia membenarkan penunjukan itu Plt Direktur Cominfo dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan programnya Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun ini, Usman yakin Pj Dirut Bakti Kominfo dapat menjalankannya dengan baik, mengingat tugasnya adalah melanjutkan, bukan program baru.
“Kalau ini baru melanjutkan proyek strategis, sama sekali bukan sesuatu yang baru, tinggal diteruskan. Bagaimana kelanjutannya, saya tadi bilang, tinggal kita diskusikan saja. Saya kira Plt bisa melanjutkan berbagai pengabdian masyarakat. program yang merupakan program prioritas nasional yaitu transformasi digital,” ujarnya.
Sebagai informasi, beberapa proyek besar menanti Bakti Kominfo di tahun 2023 dimulai dengan peluncuran dua satelit pemerintah yakni Hot Backup Satellite (HBS) dan Satelit Republik Indonesia (Satria) generasi pertama. Satelit Satria-1 keduanya direncanakan untuk diluncurkan di Amerika Serikat.
Satelit tersebut akan membantu menyediakan akses internet di wilayah Indonesia yang tidak dapat dijangkau oleh infrastruktur daratan. Pelayanan publik, seperti sekolah, pemerintah daerah, puskesmas, serta sektor pertahanan dan keamanan.
Kemudian utang pembangunan BTS4G di beberapa daerah di negara ini dan Integrasi Palapa Circleyang merupakan penempatan jaringan kabel optik untuk menghubungkan ‘sky toll’ Cincin Palapa dikerjakan dan diselesaikan sebelumnya.
Sementara itu, Anang Achmad Latif telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri bersama dua tersangka lainnya, GMS selaku Direktur Utama Moratelindo dan YS selaku Human Development Specialist (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 pada Rabu (4/ 1/2023). ).
Jaksa Agung menyatakan Direktur Kominfo sengaja mengeluarkan aturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup kesempatan kepada calon peserta lain agar persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tidak menjadi kenyataan dalam memperoleh harga penawaran.
Akibat perbuatan tersangka, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama.
Simak Video “Kankominfo Kejaksaan Agung Terkait Dugaan Kasus Korupsi BTS”
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fyk)