Jakarta –
dikeluarkan oleh pemerintah insentif kendaraan listrik. Ada dua alasan untuk kebijakan ini. PertamaMenurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan ini mampu menarik investor untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia.
“Kebijakan ini dapat menarik minat produsen kendaraan bermotor listrik (KBLBB) berbasis baterai untuk membangun pabrik di Indonesia sehingga lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin ( 20/3/2019). 2023).
KeduaDengan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan masyarakat bisa mendapatkan KBLBB dengan harga yang wajar.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Kita sudah tahu harga KBLBB cukup mahal untuk segelintir orang. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih lanjut dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada mereka yang ingin membeli kKBLBB,” ujar Luhut.
Berikut 7 insentif kendaraan listrik:
Pertamamemberikan Tax Holiday hingga 20 tahun.
“Ini sejalan dengan nilai investasi industri manufaktur kendaraan bermotor dan komponen utamanya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ada juga insentif untuk industri logam dasar hulu baja dan non baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi termasuk peleburan nikel dan produksi baterai.
Keduapenerapan Super Tax Deduction hingga 300 persen.
“Insentif ini diberikan sampai batas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit listrik baterai dan peralatan listrik,” jelas Sri Mulyani.
KetigaPembebasan PPN atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai.
KeempatPPN atas impor dan perolehan barang model berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor juga dikecualikan.
KelimaPPNBM untuk mobil listrik dalam negeri dan program Kemenperin sebesar 0 persen dibandingkan nol kendaraan listrik dimana PPNBM sebesar 15%.
Keenam, bea masuk negara terfavorit (MFN) untuk mobil knockdown atau IKD tidak lengkap adalah 0%. Kemudian diketahui bea masuk atau CKD 0% melalui beberapa kerjasama MTA, lanjut Sri Mulyani.
Ketujuhpajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 90%.
(acd/hons)