Menaker Undur Penetapan Upah Minimum 2023 Jadi 28 November, Ada Apa?

Jakarta

Pemerintah mengubah rumus perhitungan gaji terendah (UM). Penghitungan upah minimum 2023 tidak lagi menggunakan PP 36 Tahun 2021, melainkan menggunakan Permenaker No. 18 tahun 2022.

Menyusul perumusan baru, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan penetapan dan pengumuman upah minimum 2023 ditunda. Upah minimum provinsi seharusnya diumumkan pada 21 November, tetapi ditunda hingga 28 November 2022.

“Mengenai jangka waktu penetapan dan pengumuman upah minimum regional tahun 2023, saya informasikan sebelumnya diumumkan pada 21 November 2022, diperpanjang menjadi 28 November 2022,” kata Ida dalam keterangan video di Kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Senin (21/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Selain itu, untuk gaji terendah Distrik kota juga menunda pengumuman mereka paling lambat 7 Desember 2022.

“Sedangkan untuk kabupaten kota yang sebelumnya paling lambat 30 November menjadi paling lambat 7 Desember 2022,” kata Ida.

Ida menjelaskan, berdasarkan aspirasi yang terus meningkat, dirasa penetapan upah minimum melalui PP 36 Tahun 2021 masih belum mampu menutupi dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Upah minimum 2022 dianggap tidak proporsional dengan laju kenaikan harga barang dan berdampak pada penurunan daya beli pekerja. Dikhawatirkan akan terjadi lagi pada tahun 2023, oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023.

“Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai penetapan upah minimum 2023 melalui Permenaker 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023,” ujar Ida.

Ida membenarkan perhitungan tersebut gaji terendah 2023 berdasarkan daya beli yang diwakili oleh variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

(p/angka)