Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri menggelar rapat internal membahas dampak El Nino. Dalam video yang diunggah akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati @smindrawati, tampak sejumlah menteri dan pimpinan negara hadir di Istana Merdeka, Jakarta.
Beberapa di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan lainnya.
“Rapat Internal Presiden membahas Dampak El Nino. Sebelum rapat Para Menteri dan pimpinan Lembaga KOMPAK dengan aba-aba Panglima TNI berseru: …El Nino – NO..!,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya, dilihat detikcom Selasa (3/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menjelaskan, El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) diatas kondisi normal di Samudera Pasifik Tengah, yang menyebabkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah. Kondisi ini mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia berkurang.
“Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan berapa lama El Nino akan berlangsung dan dampaknya di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah selatan Khatulistiwa ada yang sudah 6 bulan tidak hujan-ada yang 3 bulan kering. Namun wilayah utara Khatulistiwa sudah ada yang mulai hujan,” lanjut Sri Mulyani.
Dampak El Nino adalah kekeringan, kebakaran lahan gambut/hutan, ancaman kesehatan dan kegagalan panen, kenaikan harga pangan dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Jokowi meminta Seluruh Kementerian Lembaga bekerja sama untuk mengatasinya.
KLHK, BRIN dan BNPB bekerja sama dengan TNI dan Polri melakukan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca)-hujan buatan di wilayah yang sudah rawan kekeringan dan kebakaran, melakukan monitoring dan pendisiplinan penanganan lapangan.
“Pak Basuki melaporkan kondisi persediaan air di seluruh waduk, bendungan, embung. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan persediaan pangan terutama beras yang dipastikan cukup hingga tahun depan untuk antisipasi kekeringan yang terjadi,” lanjutnya.
Menurutnya Jokowi menginstruksikan bantuan sosial beras 10 kg/bulan untuk 21 juta Keluarga penerima bantuan selama 4 bulan, dari September hingga Desember 2023. Anggaran tambahan disediakan APBN oleh Menkeu.
Jokowi juga meminta seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemda fokus mengatasi fenomena alam ini. Ia menyebut tidak boleh dan tidak mungkin ada Kementrian dan Lembaga dan Pemda yang bekerja sendiri-sendiri.
“Kita berpengalaman dan berhasil menghadapi El Nino pada tahun 2015 dan 2019. Kita harus siap dan belajar dari keberhasilan yang lalu. Banyak negara mengalami kekeringan luar biasa dan kebakaran hutan hebat seperti di Amerika Serikat, Australia, Eropa. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari akibat perubahan cuaca dan iklim. Indonesia Insyallah bisa!,” pungkasnya.
(ily/hns)