Jakarta –
PT Hutama Karya (HK) Persero memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan penugasan untuk membangun dan mengoperasikan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penerapan GCG tersebut dibuktikan melalui komitmen Top level Management dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktur Utama BUJT lainnya sebagai dukungan BUJT dalam penyelenggaraan jalan tol yang taat pada GCG.
“Pakta integritas ini mengatur penyelenggaraan jalan tol yang sesuai regulasi, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah dengan BUJT, utamanya terkait aspek pelayanan kepada para pengguna jalan tol dengan memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik,”ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penerapan GCG dalam pengoperasian jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya di antaranya yakni mencakup transparansi informasi terkini terkait kebijakan atau kejadian terbaru di jalan tol, baik melalui media luar ruang, media konvensional, media sosial, hingga HK Toll Apps.
Kemudian Hutama Karya juga meningkatkan pelayanan dengan terus menambahkan fasilitas dan melakukan pemeliharaan di jalan tol, sistem pengadaan yang terbuka untuk umum, response time pada penanganan kejadian secara cepat, pengembangan inovasi teknologi, seperti penggunaan Intelligence Traffic System, kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun pemasangan Weigh-in-Motion (WIM) untuk pemantauan pengoperasian yang lebih akurat & cepat serta penindakan hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian.
“Komitmen kami dalam implementasi GCG ini dapat dilaksanakan mulai dari hal kecil hingga yang menyangkut kebijakan perusahaan dimana pada tahun 2022 skor assessment GCG Hutama Karya dari BPKP meningkat menjadi 86.710%, setelah sebelumnya pada tahun 2020 memperoleh skor 85,642 dengan dapat mempertahankan predikat Sangat Baik,” tambah Tjahjo.
Sementara itu, dari sisi konstruksi jalan tol, Hutama Karya menerapkan sejumlah prinsip GCG dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 dan penggunaan Panduan Cegah Korupsi (PAN-CEK) KPK, melakukan 3 lines of defence Manajemen Risiko dalam pembangunan JTTS, serta penerapan Business Judgement Rules (BJR) dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang semakin baik.
Lalu dalam pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN), Hutama Karya melakukan beberapa upaya untuk tetap menjaga tata kelola perusahaan. Hal ini antara lain dalam pengajuan PMN yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 j.o Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/03/2023, yaitu secara rutin menyampaikan laporan penggunaan PMN kepada stakeholder dalam hal ini Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR hingga pemeriksaan PMN oleh BPK dan BPKP yang dilakukan secara berkala.
Adapun sebagai upaya transparansi, Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta memastikan kecukupan saldo Uang Elektronik (UE) sebelum memasuki gerbang tol. Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo kartu UE, dapat menggunakan aplikasi HK Toll Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya yang terdapat fitur Cek Saldo UE dan juga dapat melakukan Top up saldo UE.
Selain itu, diimbau juga agar pengguna jalan tol dapat berkendara dengan kecepatan minimum dan maksimum sesuai yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Apabila pengguna jalan tol mengalami atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke pusat panggilan masing-masing ruas tol.
(akd/akd)