liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Jokowi Bakal Larang Jual Rokok Batangan

Jakarta

27 komunitas bersatu dalam “Gerakan Nasional Rakyat Kecil dan Pedagang” untuk mendukung upaya Pemerintah menurunkan jumlah perokok di bawah usia 18 tahun. Namun, mereka meminta agar upaya ini tidak mengorbankan hak-hak UKM dan rakyat biasa.

Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsum mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pelarangan penjualan rokok bar atau tegangan.

“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, membatalkan rencana Pemerintah Indonesia untuk merevisi peraturan larangan merokok yang melarang penjualan rokok,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2). 1/2023).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Sebagai informasi, larangan penjualan rokok merupakan salah satu ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2023.

Tepatnya tertuang dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 (PP 109) tentang Perlindungan Zat Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Rencana yang direvisi dikatakan sebagai upaya untuk mengurangi prevalensi merokok di kalangan anak di bawah usia 18 tahun.

Menurut Ali, PP 109 yang berlaku saat ini sudah memuat larangan penjualan rokok kepada anak-anak. Ia dan puluhan komunitas ini sepakat bahwa merokok bukan untuk anak-anak, namun yang dibutuhkan adalah gerakan nyata dari seluruh elemen masyarakat, bukan merevisi aturan.

“Dari tinjauan tersebut, pemerintah harus konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menegaskan bahwa merokok bukan untuk anak-anak,” ujar Ali.

Ali mengatakan pedagang kecil belum sepenuhnya pulih dari wabah. Dengan demikian, rencana pelarangan penjualan batang rokok akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup jutaan pedagang kecil yang dianggap tidak adil. Jika diteruskan, dampaknya akan berlipat ganda mengingat jumlah pedagang IKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Larangan penjualan rokok batangan akan sangat membebani para pedagang kecil, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang kopi keliling, hingga ke toko-toko eceran yang banyak mendapat pemasukan dari penjualan rokok.

Ali mengatakan, rencana pemerintah melarang penjualan rokok merupakan bentuk kebijakan yang tidak adil, tidak rasional, dan dapat mencabut hak konstitusional pelaku ekonomi berpenghasilan rendah.

“Kami setuju dan sependapat bahwa rokok bukan untuk anak-anak. Namun menjadi tidak adil ketika seluruh beban penurunan prevalensi merokok anak menjadi tanggung jawab distributor sepenuhnya. Melalui gerakan nasional ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua, hingga pendidik, bergotong royong melindungi dan menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa,” pintanya.

(hons/hons)